Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda II

Raffles digantikan oleh John Fendell. Namun perlu kalian ketahui bahwa pada tahun 1814
telah diadakan Konvensi London. Berdasarkan konvensi itu Inggris harus mengembalikan
daerah kekuasaannya di Indonesia kepada pihak Belanda. John Fendell pun secara resmi pada
tahun 1816 menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda. Dengan demikian Indonesia
kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.
Setelah kembali ke tangan Belanda, Indonesia dipimpin oleh tiga orang Komisaris
Jenderal, yaitu Elout, Van der Capellen dan Buyskas. Sementara itu kondisi perekonomian
Belanda sedang merosot. Pemerintah Belanda mengalami kesulitan ekonomi.
Menghadapi kesulitan kesulitan ekonomi itu, maka pada tahun 1829 seorang tokoh
bemama Johannes Van den Bosh mengajukan kepada raja Belanda usulan-usulan yang
berkaitan dengan cara-cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Indonesia. Usul-usul
itu antara lain bagaimana meng hasilkan lebih banyak produk-produk tanaman yang dapat
dijual di pasaran dunia.
Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa.
Konsep yang diusulkan Van den Bosh itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel
(Tanam Paksa). Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut pada tahun 1830 Van den Bosh
diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosh
segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa.
56 Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII

a. Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa adalah kebijakan Gubernur Jendral Van den Bosh yang mewajibkan
para petani Jawa untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor ke pasaran dunia.
Jenis tanaman itu antara lain kopi, tebu, tembakau, nila. Ciri utama dari sistem Tanam Paksa
adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan
hasil-hasil pertanian yang mereka tanam.
Untuk mempermudah pelaksanaan sistem tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan
yang lebih rinci. Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa itu seperti termuat di dalam Staatblat
(Lembaran Negara) Tahun 1834, No. 22. Ketentuan-ketentuan itu sebagai berikut.
 Berdasarkan persetujuan:

•  penduduk menyediakan sebagian dari tanahya untuk
  penanaman tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia.
•  Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan Tanam Paksa tidak boleh
  melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
•  Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan atau
  tanaman ekspor (jenis tanaman untuk Tanam Paksa) tidak boleh melebihi pekerjaan
  yang diperlukan untuk menanam padi.
•  Tanah yang disediakan untuk tanaman dagangan dibebaskan dari pernbayaran pajak
  tanah.
•  Hasil tanaman dagangan itu wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.
  Jika harga atau nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang
  harus difbayarkan oleh rakyat, maka ditaksir kelebihannya akan dikembalikan kepadi
  rakyat.
•  Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi
  tanggungan pemerintah.
•  Penduduk desa bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa itu di bawah
• pengawasan langsung oleh para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa
• melakukan pengawasan secara umum.

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan
dan menekan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan dengan
sistern paksaan tersebut. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan
martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Pelaksanaan Tanam Paksa

Dalam pelaksanaanya ternyata tanam paksa sangat memberatkan rakyat Indonesia.
Menurut ketentuan penjualan tanah petani kepada pemerintah untuk ditanami tanaman
perdagangan/ekspor, berdasarkan persetujuan dan kerelaan dari rakyat. Ternyata seluruh
pelaksanaan sistem Tanam Paksa didasarkan atas unsur paksaan. Para petani harus
menyewakan tanah tanpa kompromi dan bahkan dipilih tanah-tanah yang subur. Luas tanah
yang dipakai untuk Tanam Paksa ternyata tidak hanya seperlima namun mencapai sepertiga
bahkan kadang-kadang sampai separuh dari luas tahah yang dimiliki petani.
Bab IV Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat 57
Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman ekspor, menurut
ketentuan tidak melebihi waktu dan pekedaan yang diperlukan untuk menanam padi, tetapi
kenyataannya petani justru dipaksa bekerja lebih konsentrasi pada Tanam Paksa. Akibatnya
sawah dan ladang para petani menjadi terbengkelai.
Tanah-tanah yang dipakai untuk Tanam Paksa ternyata masih dikenai pajak bersama
dengan tanah yang tidak digunakan untuk Tanam Paksa. Menurut ketentuan kalau hasil
tanaman ekspor ditaksir ternyata nilai harganya lebih dari target, maka kelebihan itu akan
dikembalikan kepada petani, ternyata petani tidak pemah menerima kelebihan itu. Hal ini
terjadi, terutama karena kekurangan dari pegawai pemerintah, atau bupati dan kepala desa
yang menaksir hasil tanaman itu jauh lebih rendah dari target Tanam Paksa, padahal menurut
taksiran-urnum mestinya dapat lebih. Dalam hal
ini yang mendapat keuntungan bukan petani
tetapi para petugas atau pegawai. Kemudian
kerusakan tanaman dan kegagalan panen ternyata
dibebankan kepada rakyat.
Karena pelaksanaan yang sangat memberatkan
ranyat Indonesia, timbulah bahaya kelaparan dan
kematian di berbagai daerah, misalnya di Cirebon
(1843 - 1844), Demak tahun 1849 dan Grobogan
pada tahun 1850.
Bagi Belanda, pelaksanaan Tanam Paksa
telah mendatangkat keuntungan yang berlipat ganda. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877
perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC
dapat dilunasi, kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan dan jalan-jalan kereta api negara
dibangun.
Dengan demikian pelaksanaan Tanam Paksa, secara umum telah berakibat buruk bagi
rakyat Indonesia. Sedangkam keuntungannya, antara lain dikenalnya jenis tanaman baru
seperti kopi dan indigo, adanya saluran-saluran irigasi, para petani mendapat pengetahuan
baru, dapat memanfaatkan fasilitas yang dibangun di kelak kemudian hari.

seginilah yang ku tahu :)